CATEGORY

Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami prkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang , hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang meyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia.

Buku ini mengkaji tentang hukum agraria secara berurutan dan lengkap. Selain mempelajari secara umum asas, teori, definisi, dan sejarah pengaturan hukum agraria di Indonesia, dibahas hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagai peranti lunak dalam mengatasi ketimpangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah.

Buku ini juga mengkaji secara tuntas pengaturan penataan ruang secara luas, misalnya ruang angkasa, ruang di bawah tanah atau Landas Kontinen Indonesia (LKI) dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai jawaban atas sering terjadinya kesalahpahaman antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, baik dalam landas kontinen, pelanggaran lintas udara, maupun seringnya pelanggaran atas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Selain itu, buku ini juga membahas secara kompherensif kewenangan notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris, Hak Tanggungan ,Ladreform yang dikaitkan dengan UU Pemerintan Daerah, serta pengaturan atas diperkenalkannya warga negara asing dapat memiliki tanah dan rumah tempat tinggal di Indonesia dengan status hak pakai, dan lain-lain.

Buku yang berkulaitas ini patut dijadikan referensi wajib bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam mempelajari nata kuliah agraria, kalangan praktisi hukum, pekerja LSM, para penegak hukum , pengambil kebijakan di bidang pertanahan, dan masyarakat.