CATEGORY

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja mewujudkan masyarakat yang sejahter, adil, makmur, baik materiil maupun spiritual.

Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan bekerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha

Daftar Isi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan
Bab III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama
Bab IV Perencanaan enaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan
Bab V Pelatihan Kerja
Bab VI Penempatan Tenaga Kerja
Bab VII Perlusan Kesempatan Kerja
Bab VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bab IX Hubungan Kerja
Bab XI Hubungan Industrial
Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja
Bab XIII Pembinaan
Bab XIV Pengawasan
Bab XV Penyidik
Bab XVI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Ketentuan Penutup

2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Re[ublik Indonesia Nomor: KEP.226/MEN/2003 tentang Tata Kerja Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerj aAsing

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor: Kep.157/MEN/2003 tentang Asurasi Tenaga Kerja Indonesia

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00

9. Keutusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 18 Cencerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

11. Penjelasan atasa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi Ilo No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

12. Konvensi Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

13. eputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.227/MEN/2003 tentang tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor: KEP.230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

15. Keputusan Menteri enaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor: KEP.225/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Kenggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor:KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau mpral Anak

17. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak

18. Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.51/MEN/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah

20. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah

21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia nomor: KEP.67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Progran Jaminan dan Transmigrasi Republik Indonesia

22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama