CATEGORY

Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, “Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum.” Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini.

Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau peradilan administrasi. Selain itu, dalam buku ini disajikan mengenai permasalahan - permasalahan peratun dan disusun secara kronologis.

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) merupakan lingkungan peradilan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan lingkungan peradilan umum ataupun peradilan agama dan peradilan militer. Sekalipun proses atau mekanisme tentang penyelesaian sengketa administratif di bidang khusus sudah lama ada. Misalnya, Majelis Pertimbangan Pajak Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29 (Regeling van het beroep in belastingzaken) atau berbagai bentuk upaya administratif di bidang-bidang lainnya, peratun sebagai salah satu pelaksana/pelaku kekuasaan kehakiman baru mulai dikenal dan eksis sejak tahun 1986, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan mulai dioperasionalkan sejak 14 Januari 1991. Seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat, Peradilan Tata Usaha Negara ini pun masih terus berkembang sehingga dalam buku ini disisipkan beberapa pandangan dan wacana futuristik tentang masa depan perkembangan peratun.

Tujuan penulisan ini tidak lain hanya mencakup tinjauan dari berbagai aspek situasional, terutama bagi mereka yang dalam praktik tugas dan karyanya berkepentingan atau berkaitan dengan peradilan tersebut. Dengan demikian, buku ini janganlah semata-mata dilihat dari sudut pandang teoritis, melainkan juga ada aspek praktisnya.

Secara sistematis penulisan buku ini disajikan dalam empat bagian di antaranya;

Bagian Pertama disajikan tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Perkembangan dan Dinamikanya.

Bagian KeduaHakim: Eksistensi dan Putusannya.

Bagian KetigaMendorong Kemandirian Lembaga Peradilan.

Bagian KeempatHukum dan Tata Kepemerintahan yang Baik