CATEGORY

Hal yang paling banyak membuang waktu dan biaya paa saat penyusunan skripsi adalah pengolahan data statistik dengan SPSS. Namun dengan kehadiran buku ini, Anda tidak lagi menemui kesulitan dalam menganalisa statistik data dengan SPSS. Disertai dengan studi kasus, buku ini akan mempermudah Anda mengikuti dan mempraktikkan teori hingga Anda mampu melakukan analisis statistik data sendiri. Buku ini juga menyertakan tata cara menyusun skripsi. serta daftar tabel dan output SPSS yang yang Anda butuhkan untuk melakukan analisa data.

Akhir-akhir ini, masalah pengadaan barang dan jasa banyak mendapat sorotan. Harus diakui bahwa dalam setiap pengadaan (tender) atau lelang pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun perusahaan swasta, memang rawan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender banyak pihak yang terkait dan memiliki berbagai kepentingan (interest), baik kepentingan golongan atau kelompok, maupun kepentingan pribadi (interest), baik kepentingan golongan atau kelompok, maupun kepentingan pribadi. Untuk mencegah timbulnya praktik KKN, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu pula dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), terutama prinsip keterbukaan (transparency) serta prinsip keadilan (fairness).

Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik-paktik usaha persaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Praktik persengkongkolan (conspiracy) untuk menentukan pemenang di dalam sebuah tender adalah salah satu dair sekian banyak praktik antipersaingan yang seringkali ditemui di dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya bagi pelaku usaha, agar dapat memahami seluk beluk mengenai pengadaan barang/jasa, pelaku usaha, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas tentang larangan persengkongkolan tender pada khususnya maupun proses pengadaan barang/jasa pada umumnya.