CATEGORY

CERMATI BUKU INI..!

Bisa Jadi Anda Menjadi Pihak yang Terlindungi atau Bahkan Korban dari Peraturan Daerah    

- Implikasi antara Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah

- Membahas Berbagai Peraturan Daerah yang Dipandang Kontroversial tentang: Investasi; Ketertiban Umum; Keunikan Daerah; dan Pendidikan Implikasi antara Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah

Buku ini berusaha untuk mengkaji beberapa Peraturan Daerah (sebagai representasi dari banyaknya Peraturan Daerah lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia) yang bersifat kontroversial, di mana sisi kontroversialnya tersebut penulis dekati dengan pendekatan di luar mainstream. Apakah memang kebijakan otonomi daerah yang ke-mudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Daerah dapat dianggap menyejahterakan rakyat di daerah-daerah?

Buku tentang Perda Kontroversial ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, aparat pemerintahan, maupun masyarakat umum yang ingin lebih jauh memahami dan mengkritisi berbagai bentuk peraturan daerah yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

· Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah

· Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Fasilitas Penanaman Modal di Kalimantan Selatan

· Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan

· Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

· Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

· Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul

· Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul

· Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri

· Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

· Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung